Mengkritisi Satu Sisi Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Mengkritisi Satu Sisi  Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Pendidikan merupakan suatu kegiatan urgen yang menjadi hajat hidup orang banyak. Kemajuan suatu negara bisa berbanding lurus dengan kualitas pendidikan yang ada di negera tersebut. Maka dari itu, untuk mengatur sektor pendidikan yang kompleks, diperlukan peran peran pemerintah dalam pembuatan kebijakan terkait pendidikan nasional. Pemerintah bertugas mengkonsep sistem kebijakan yang akan diterapkan di Indonesia. Disini peran besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi sentral karena sebagai lembaga khusus yang membantu Kepala Negara mengatasi masalah-masalah pemenuhan hak warga negara dalam bidang Pendidikan.

Kebijakan yang diterbitkan merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mengelola pendidikan. Aturan demi aturan yang ada dikembangkan untuk melakukan update dan follow up terhadap tren dan kebutuhan zaman. Beberapa kebijakan yang sudah dibuat seringkali menimbulkan gejolak pada masyarakat, seperti kebijakan kurikulum 13, full day school, kebijakan zonasi, dan lain-lain. Meskipun pada akhirnya, masyarakat mulai menerima dengan positif setelah ada sosialisasi dan koreksi-koreksi dari pemerintah.

Apabila diamati, pendidikan di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan perkembangan. Semakin banyak sekolah maupun perguruan tinggi yang sudah memenuhi Standar Nasional kini berusaha merambah Standar Intrnasional. Namun disisi lain, dapat dijumpai ketimpangan yang menonjol terkait kemajuan antar lembaga pendidikan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menetapkan pemisahan lembaga penaung diantara lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Pada birokrasi yang ada, pendidikan formal seperti sekolah dengan jenjang TK, SD, SMP, dan SMA  berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berada di bawah payung yang berbeda, yaitu payung Kemenristekdikti. Kemudian, pendidikan bernuansa agama seperti pondok pesantren, MIN, MTS, MA, dan PTKIN berada dibawah kekuasaan Kemenag.

Pada dasarnya, ketiga lembaga di atas memiliki kesamaan yaitu membawahi lembaga pendidikan. Akan tetapi, yang perlu dipertanyakan, mengapa pemerintah Indonesia membagi-bagi lembaga tersebut dengan naungan yang berbeda? Yang pada akhirnya bila diamati kemajuan yang terjadi juga mengalami ketimpangan. Berdasarkan data di lapangan, kemajuan sekolah masih didominasi oleh sekolah umum dibandingkan dengan sekolah berbasis agama atau madrasah. Mengapa? Hal ini bisa saja didasari karena sekolah umum memiliki payung organisasi yang lebih kredibel di bidang pendidikan, yaitu kementerian pendidikan dan kebudayaan. Dimana kita ketahui, bahwa memanglah tugas kemendikbud melakukan pengelolaan dan pengembangan di bidang pendidikan. Sementara itu, madrasah sebagai sekolah formal yang bermuatan agama di bawahi oleh sebuah kementerian yang tugasnya tidak hanya terfokus pada mengelola pendidikan, yakni Kementerian Agama. Berdasarkan namanya, Kemenag merupakan kementerian yang bergerak untuk mengelola urusan dari berbagai agama yang diakui secara sah oleh Indonesia. Bukan malah berfokus pada dunia pendidikan saja. Yang lebih membuat terheran-heran, mengapa hanya madrasah yang dikelola oleh Kemenag? Padahal di luar sana masih banyak sekolah keagamaan seperti sekolah Kristen, sekolah Budha, sekolah Khonghucu yang kurikulumnya menggunakan kurikulum nasional namun disertai keagamaan.

Seharusnya pemerintah perlu mengkritisi hal tersebut lebih dalam lagi. Bisa jadi, permasalahan kebijakan birokrasi lembaga penaung menjadi salah satu masalah mendasar kesenjangan pendidikan di Indonesia. Terlepas dari itu, akan lebih baik apabila semua instansi pendidikan dibawahi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena sudah pasti, orang-orang yang duduk di kursi tersesbut adalah para expert  di dunia pendidikan dan fokus terhada bidang Pendidikan. Sedangkan, Kemenang diisi oleh orang-orang yang ahli dalam bidang agama yang beberapa diantaranya tidak menempuh jalur pendidikan formal. Disisi lain, motto Kemenag yang berbunyi Ikhlas Beramal berpengaruh pada pemberian gaji dan insentif kepada tenaga pendidik dan kependidikan di madrasah yang membuat kinerja beberapa orang terkesan apa adanya dan tidak ada upaya pengembangan. Bisa jadi dikarenakan sebab itulah sistem yang ada dalam madrasah belum mampu mengimbangi sistem yang ada di sekolah umum yang berada di bawah Kemendikbud.

Kemudian, dapat dipertimbangkan pula, kebijakan baru yang dapat membuat semua lembaga pendidikan di Indonesia maju secara merata. Yaitu dengan merubah naungan dari masing-masing lembaga tersebut. Disini peran kebijakan dimulai, perlu diadakan kebijakan baru untuk merevitalisasi keadaan yang kurang dinamis terhadap perubahan. Seperti menjadikan lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal, dengan muatan agama maupun tidak, kedalam satu payung birokrasi yaitu di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan. Hal ini diharapkan, agar para pakar pendidikan yang berada di dalamnya dapat mengatasi kesenjangan tersebut lebih mudah dengan jalur pendidikan dirubah menjadi linier. Berbagai peraturan dapat dibuat untuk menyetarakan kebutuhan antara lembaga pendidikan agar terback-up dengan baik. Apabila dirasa terlalu kompleks jika berbagai lembaga pendidikan tersebut dijadikan satu, maka dapat dibentuk suatu divisi-divisi baru yang membawahi masing-masing lembaga pendidikan namun tetap dikelola menjadi satu dalam kekuasaan Kemdikbud. Misalnya dapat dilakukan pemisahan seperti divisi pendidikan formal non formal nasrani, Islam, kristen, Budha, Khonghucu, dan pendidikan formal non formal yang umum.